bimbel cpns jogja 2019 | bimbingan belajar cpns jogja | bimbel cpns yogyakarta | bimbel cpns di jogja | bimbel akses cpns jogja | bimbingan belajar tes cpns jogja | bimbel cpns terbaik di jogja | bimbingan belajar cpns yogyakarta | bimbel cpns di yogyakarta | bimbingan belajar cpns di yogyakarta | les cpns jogja
BIMBINGAN BELAJAR CPNS YOGYAKARTA | LES MASUK CPNS JOGJA
Agar bisa lolos tes seleksi CPNS butuh persiapan yang sangat matang. Salah satu diantaranya adalah belajar sebelum tes dan latihan soal-soal. Bagi anda yang akan mengikuti tes CPNS, INDONESIA SMART membuka program kelas ataupun les privat CPNS di Jogja. Program les tes CPNS dari Edufio dirancang bagi anda yang ingin mengikuti tes CPNS dengan optimal dan didampingi oleh pengajar berpengalaman dan berkompeten dibidangnya. Di INDONESIA SMART pengajar akan membimbing anda untuk dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), hingga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
BIMBINGAN BELAJAR CPNS YOGYAKARTA | LES MASUK CPNS JOGJA
Agar bisa lolos tes seleksi CPNS butuh persiapan yang sangat matang. Salah satu diantaranya adalah belajar sebelum tes dan latihan soal-soal. Bagi anda yang akan mengikuti tes CPNS, INDONESIA SMART membuka program kelas ataupun les privat CPNS di Jogja. Program les tes CPNS dari Edufio dirancang bagi anda yang ingin mengikuti tes CPNS dengan optimal dan didampingi oleh pengajar berpengalaman dan berkompeten dibidangnya. Di INDONESIA SMART pengajar akan membimbing anda untuk dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), hingga Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang dilakukan reformasi adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut sejak tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut sejak tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan arah/rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan PNS secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi Kementerian PANRB dan BKN hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karenanya diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karenanya diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Silahkan kunjungi web kami:
